Author: admin

  • Pemerintah Bahas Penerapan Kebijakan Satu Peta

    Pemerintah telah menerbitkan paket kebijakan ekonomi jilid VIII tentang kebijakan satu peta atau one map policy pada akhir 2015. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Selasa (11/7), melakukan rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah mekanisme intregrasi dan sinkronisasi implementasi dari kebijakan satu peta di lapangan. “Pada rapat koordinasi hari ini akan membahas tiga tema yang menjadi…

  • Polda Papua menang atas sengketa tanah sekitar Bandara Sentani

    Jayapura, Jubi – Polda Papua dinyatakan menang atas sengketa tanah di jalan masuk Bandar Udara Sentani dalam sidang di Pengadilan Negeri Klas 1A Jayapura, Senin (10/7/2017), sekitar pukul 15:20 – 17:05 WIT. Pada sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor: 188/Pdt.G/2016/PN.Jap ini, tergugat Sriwiyanti, Amos dan enam orang lainnya tak bisa membuktikan keabsahan tanah, sehingga kepemilikan…

  • Tanah adat masyarakat adat Moi: Bukan untuk perkebunan kelapa sawit

    Oleh J. Septer Manufandu Tanah bagi suku Moi Sebagai Pusat Kehidupan dan Pengetahuan Suku bangsa Moi mendiami Tanah Malamoi di Kabupaten dan Kota Sorong, Raja Ampat, Tambrauw dan sebagian Sorong Selatan. Masyarakat hukum adat Moi dikelompokkan menjadi 8 sub suku yaitu: sub suku moi Kelim, Moi Sigin, Abun taat, Abun Jii, Klabra, Salkhma, Lemas dan…

  • Budaya lokal harus diutamakan di ajang FDS

    Sentani, Jubi – Sejak dihelatnya Festival Danau Sentani (FDS) tahun 2007 masyarakat Kabupaten Jayapura mengharapkan agar konten-konten budaya lokal dari kampung-kampung lebih diprioritaskan. Tokoh masyarakat setempat, Alfredo Suebu menilai FDS belum merealisasi keinginan masyarakat lokal. Festival ini bahkan hanya dinilai sekadar seremonial belaka. “FDS ini masih menampilkan produk-produk perusahaan yang nyata-nyata tidak bersifat budaya dan…

  • Dushut sebut paradoks hutan Papua

    Jayapura, Jubi – Kepala Bidang Rehabilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ade Ridwan mengatakan, hutan Papua sangat kaya, tetapi paradoks dengan perekonomian masyarakatnya yang belum sejahtera. Hutan Papua seluas 4,8 juta hektare, hutan kritis dibagi menjadi lahan kritis dan lahan potensi ktitis 200 ribu hektare banyak hal kegiatan penebangan. “Lahan kritis seperti di Merauke, Wasur ekosistem…

  • Perlindungan Cenderawasih butuh perda

    Jayapura, Jubi – Wakil Ketua Komisi V DPR Papua yang membidangi seni dan budaya, Nioluen Kotouki mengatakan, melindungi Burung Cenderawasih tidak cukup hanya dengan surat edaran gubernur Papua. Perlu peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum. Ia mengatakan, pihaknya bukan menolak surat edaran itu, namun akan lebih berkekuatan hukum jika ada aturan dalam bentuk perda, apakah…

  • Pope says indigenous people must have final say about their land

    Source: The Guardian Francis echoes growing body of international law and standards on the right to ‘prior and informed consent’ In the 15th century papal bulls promoted and provided legal justification for the conquest and theft of indigenous peoples’ lands and resources worldwide – the consequences of which are still being felt today. The right…

  • Trudeau asks Pope Francis to apologise to indigenous people for church’s abuses

    Canadian PM invites pontiff to travel to Canada to say sorry to thousands placed in residential Catholic schools where they were abused Justin Trudeau has urged Pope Francis to visit Canada to apologise to indigenous peoples for the Catholic church’s treatment of aboriginal children in schools it ran there. Starting in the late 19th century,…

  • Tapanga Rarua applies for the registration of Holy (Healing) Water

    DailyPost – Former MP, Willie Jimmy Tapanga Rarua, the holder of the lease title for the land on which the miracle water in Luganville, Santo, is located and his wife Alvin Tapanga Rarua have applied to the Vanuatu Financial Services Commission (VFSC) in Port Vila to register the services under the name Holy (Healing) Water.…

  • Walhi Papua: Jangan beri rekomendasi sebelum ada Perdasus perlindungan hutan Papua

    Jayapura, Jubi– Penundaan pemberian izin baru dan penyempurnaan tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut, merupakan kebijakan atas komitmen semua pihak untuk melakukan penundaan atas banyaknya penyusulan izin baru pemanfaatan hutan dengan maksud melakukan penyempurnaan terhadap tata kelola hutan alam primer dan lahan gambut. Hal ini penting dalam rangka upaya penurunan emisi karbon degradasi…